NewsBerita - Bung Hatta dan Demokrasi Kerakyatan, Bangsa Indonesia sangat
menjunjung tinggi demokrasi, tentu saja demokrasi yang bukan asal demokrasi. Melainkan
demokrasi yang
berdasarkan pada kerakyatan, atau yang berbasis rakyat.
Demokrasi yang berdasarkan pada kerakyatan adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Istilah kerakyatan melekat dalam demokrasi Indonesia, bahkan telah menjadi ciri khas politik Indonesia. Sebagaimana dikatakan
Proklamator RI Mohammad Hatta, bangsa Indonesia menginginkan satu negara yang dirasakan oleh rakyatnya sebagai kepunyaannya sendiri. Tidak ada perbedaan antara rakyat dengan pemerintah, karena pemerintah timbul dari rakyat.
Hampir semua negara di dunia ini menyakini demokrasi sebagai tolak ukur tak terbantahkan dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Itulah sebabnya kita mendasarkan pemerintahan kita atas dasar kerakyatan. Sehingga rakyat ikut serta dan bertanggung jawab atas nasib kita, kata Hatta saat menyampaikan pandangannya dalam rapat umum di Pematang Siantar, 23 Nopember 1950, sekitar 5 tahun usia republik ini.
Dalam usianya yang masih muda persatuan antara negara dan kerakyatan terus berlangsung dalam suasana integritas ide pluralitas kebangsaan. Di mana ide-ide individualisme negara terus dieliminir ke arah kolektivisme negara. Tambahan rakyat dan negara diperharmonis dengan kata saling mengingatkan dan saling bertanggung jawab atas nasib bersama, seakan tak ingin terpisahkan dan tidak ada jarak untuk saling mengingkari.
Menurut Hatta, dengan adanya kekuatan yang proporsional, kekuasaan, negara, dan rakyat dapat meregulasi dan membuat manajemen kekuasaan dalam negara kebangsaan. Sehingga rakyat tidak merasa kehilangan negara dan pemerintah yang adil dan wibawa. Serta adanya tingkat partisipasi dalam masyarakat baik dalam kebijakan sosial-ekonomi maupun sosio-politik yang berimplikasi pada penipisan tingkat kesenjangan antara lapisan atas (negara) dengan lapisan bawah (rakyat).
Karena itu, demokrasi bukanlah sebatas dunia politik, tetapi juga harus diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja-kerja pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bekerja, dalam menentukan produksi, dan hal-hal yang selama ini dianggap rutin dan remeh-temeh yang justru sebenarnya adalah penentu keberadaan manusia di dunia ini.
Demokrasi, kata
Bung Hatta, memerlukan tingkat pendidikan tertentu, bahkan juga tingkat ekonomi yang baik.
Hal ini sejalan dengan pendirian negara kita yakni untuk "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sewajarnya kita selalu menjadikan tujuan akhir kehidupan bernegara itu sebagai pedoman utama kita berbuat dan bertindak dalam kerangka kenergaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Mengingkari hal itu akan menjadi sama dengan mengingkari cita-cita republik, sehingga dipandang sebagai sikap tidak nasionalis.
Pemilu 2014 mendatang, dapat menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, agar benar-benar demokrasi yang kita bangun mensejahterakan masyarakat. Karena itu sejak dini sebaiknya kita bisa mencermati partai, tokoh yang akan jadi wakil kita sejujur mungkin. Integritasnya, kejujurannya, profesionalismenya, pemahaman ideologinya, dan sebagainya sebagai syarat seorang pemimpin. Untuk itu, kita harus bersikap jujur, tidak tergoda oleh politik uang atau iming-iming lain dan mampu bersedia menghilangkan pertimbangan yang bersifat primordial sehingga kita mampu menilai pilihan kita secara jujur. Referensinya adalah pengamalan Pancasila yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kecenderungan politik narsistik yang mengabaikan persoalan kerakyatan harus diakhiri. Pemimpin masa depan harus mampu membuat Indonesia menjadi lebih baik. Meminjam perspektif Nurcholish Madjid, kalau kita pemimpin, atau mau jadi pemimpin, kita harus seperti lokomotif. Bagian dari kereta api, tapi tidak ditarik oleh gerbong-gerbong yang banyak. Lokomotiflah yang harus menarik gerbong-gerbong. Pemimpin harus menarik umat ke arah yang lebih baik.